Sulawesi Tenggara : Keseimbangan Politik Darat dan Kepulauan

Sulawesi Tenggara : Keseimbangan Politik Darat dan Kepulauan

Rabu, 25 Februari 2009 | 00:23 WIB

Jazirah Sulawesi Tenggara (Sultra) terbagi atas dua kawasan yang, meskipun berbeda identitas kultur dan budayanya, selalu menjaga keharmonisan dalam keseimbangan kekuasaan. Keduanya adalah wilayah daratan yang berada di kaki kanan bagian bawah Pulau Sulawesi serta wilayah kepulauan yang terserak di sekitarnya.

Wilayah daratan dan kepulauan Sultra didiami empat kelompok suku dominan, yaitu Tolaki, Muna, Buton, dan Moronene. Suku Tolaki yang jumlahnya diperkirakan sekitar 16 persen (termasuk di dalamnya subetnis Mekongga) serta suku Moronene adalah suku-suku asli yang lebih banyak tinggal di daratan. Suku ini tersebar di Kolaka, Kolaka Utara, Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Bombana.

Sementara itu, suku asli kepulauan adalah suku Muna dan Buton. Etnis ini banyak menghuni wilayah Muna, Buton, Buton Utara, Kota Bau-Bau, Wakatobi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan kaum pendatang yang umumnya etnis Jawa, Tionghoa, Minang, Bali, dan lain-lain banyak menetap di pesisir barat Sultra, Kota Kendari, serta sebagian wilayah kepulauan. Selain itu, ada suku Bugis yang banyak berdiam di Kabupaten Kolaka dan Bajau yang banyak bermukim di Muna.

Meski terdapat empat kelompok suku dominan di provinsi ini, namun Tolaki dan Buton bisa dibilang dua suku yang paling menonjol. Pada masa lalu, kedua suku tersebut diidentikkan dengan dua kerajaan besar yang pernah ada di sini.

Kerajaan Wolio berdiri di Buton sekitar abad ke-13. Beberapa wilayah bawahan yang dikuasai, yakni Kerajaan Muna di Pulau Muna, Kerajaan Kamaru di Buton Timur, dan Kerajaan Tobe-tobe di Buton Barat. Pada abad ke-16, dengan dijadikannya Islam sebagai agama bagi seluruh warga masyarakat Buton, bentuk pemerintahan berubah menjadi kesultanan yang lalu mampu bertahan hingga empat abad lamanya.

Kerajaan besar lain adalah Konawe, yang berpusat di Unaaha, Kabupaten Konawe saat ini. Kerajaan Konawe yang berdiri pada abad ke-15 sanggup mempertahankan kekuasaannya hingga akhir abad ke-19, sebelum digantikan oleh Kerajaan Laiwoi yang didukung Pemerintah Hindia Belanda.

Kedua suku tersebut kerap menjadi poros dalam pergerakan dan perubahan sosial politik di ”Bumi Anoa” itu. Baik suku Tolaki maupun Buton (dan Muna) menjadi pertimbangan khusus dalam setiap pembagian kue politik di Sultra. Keseimbangan porsi kekuasaan antarsuku adalah prinsip yang biasa menjadi acuan dalam mendukung sebuah kepemimpinan. ”Selama ini tidak ada gesekan yang berarti di antara kedua suku dominan di Sultra itu. Masing-masing bisa berkembang, baik dalam hal politik maupun dalam ekonomi. Bahkan, terkadang kepemimpinan dipegang secara bergilir, tidak didominasi oleh satu etnis,” ungkap Nasrudin Suyuti, Kepala Jurusan Antropologi Universitas Haluoleo. (Palupi Panca Astuti)

Peta Politik Sulawesi Tenggara

Peta Politik
Sulawesi Tenggara : Menepikan Monoloyalitas dengan Kekuatan Figur
Oleh : PALUPI PANCA ASTUTI

Rabu, 25 Februari 2009

Kekuatan figur elite menjadi ciri dari politik Sulawesi Tenggara jika dibandingkan dengan daerah lain. Sejak pemilu pertama, kekuatan figur politik telah mampu bersaing dengan sejumlah partai politik besar berskala nasional. Akankah figur calon anggota legislatif menjadi penarik utama dalam perhelatan Pemilu 2009?

Sosok figur menjadi penentu yang sangat mewarnai perimbangan politik pada Pemilu 1955. Selain Masyumi, nyaris tidak ada partai politik lain, baik nasional maupun lokal, yang cukup kuat. Bahkan, PNI yang di level nasional menjadi pemenang, di Sultra hanya mampu meraih 8 persen suara. Sebaliknya, dukungan yang cukup besar justru diberikan pemilih kepada calon perseorangan dari tokoh setempat.

Calon perseorangan La Ode Ida Effendi dan La Ode Hadi masing-masing berhasil menduduki nomor dua dan tiga dengan jumlah dukungan 23 persen dan 17 persen. Selain mereka, terdapat beberapa nama peserta perseorangan. Jika dijumlahkan, dukungan yang diberikan untuk seluruh calon perseorangan mencapai 41 persen, sama dengan suara yang diraih Masyumi.

Sayangnya, kekuatan calon perseorangan ini kemudian amblas dalam pemilu-pemilu berikutnya yang tidak lagi mengadopsi calon perseorangan maupun partai lokal.

Pada Pemilu 1971, kekuatan rezim pemerintahan baru lewat Golkar langsung hadir menjadi pemenang mutlak dengan meraih 93 persen suara. Kemudian, selama periode tahun 1971- 1992 ketika Provinsi Sultra masih terbagi dalam empat kabupaten, yakni Kendari, Muna, Buton, dan Kolaka, suara untuk Golkar tak pernah kurang dari 90 persen. Bahkan, setelah Kabupaten Kendari memekarkan diri menjadi Kotamadya Kendari pada tahun 1997, dominasi Golkar tetap tidak terpatahkan.

Golkar juga masih dominan dalam pemilu demokratis yang digelar pada tahun 1999. Pada saat anjloknya suara Golkar di tingkat nasional dan naiknya pamor PDI-P, Sultra tetap menjadi basis Golkar yang kuat. Selain mampu meraih total suara 63 persen, partai berlambang beringin ini juga kukuh di setiap kabupaten/kota. PDI-P di urutan kedua hanya mampu mengumpulkan suara kurang dari 14 persen.

Suara Golkar hanya dapat digerogoti secara drastis justru oleh tumbuhnya partai-partai kelas menengah pada Pemilu 2004. Partai-partai seperti PPP, PNBK, PAN, PBB, PKB, PKS, dan Demokrat menjadi penahan kembalinya kejayaan Golkar. Tumbuhnya partai-partai menengah ini juga memangkas eksistensi PDI-P dan menempatkannya sejajar dengan mereka. Bahkan, PPP mampu merebut posisi kedua, yang pada pemilu sebelumnya diduduki oleh PDI-P.

Tampaknya ada kecenderungan sebagian pemilih tradisional di Sultra kembali berpaling kepada partai bercorak Islam. Selain PPP, PAN adalah salah satu partai berbasis agama yang berhasil meraup perolehan suara cukup berimbang dengan PDI-P, yakni sekitar tujuh persen. Di luar itu, penetrasi partai berbasis massa Islam lainnya, seperti PKS, PBB, dan PKB, juga cukup memberi pengaruh pada penurunan Partai Golkar. Tak dapat dimungkiri, partai kelas menengah inilah yang pada akhirnya menjadi kekuatan tandingan dalam arena- arena kontestasi lokal.

Dampak penguasaan oleh partai-partai menengah adalah berkurangnya penguasaan Partai Golkar di level kabupaten/kota. Pada Pemilu 2004, Golkar tidak seratus persen berhasil ”menguningkan” Sultra. Kota Bau-Bau, wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Buton, seakan membelot dari Golkar dengan memenangkan PBB, partai baru yang bernuansa keagamaan. Perolehan Golkar saat itu 11.595 suara, kalah dari PBB yang mengumpulkan 13.278 suara.

Penurunan suara Golkar di Buton sebenarnya sudah mulai terdeteksi sejak pemilihan anggota legislatif tahun 1999. Pemilu di Buton saat itu diikuti sebanyak 218.564 pemilih. Hasilnya, Golkar hanya mampu mendulang 53 persen dari total pemilih. Hasil itu sangat jauh jika dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 1997. Kala itu, Buton berhasil ”dikuningkan” dengan kemenangan mutlak Golkar yang meraih 99,5 persen suara. Namun, gegap gempita reformasi rupanya kemudian mampu menurunkan pesona Golkar. Tidak hanya di Buton, tetapi juga di wilayah lain.

Saat Pemilu 2004 berlangsung, Kabupaten Buton sudah mekar menjadi dua kabupaten, yakni Buton dan Wakatobi, ditambah Kota Bau-Bau. Meski Buton dan Wakatobi ”masih setia” memenangkan Partai Golkar yang nasionalis—dengan perolehan suara yang terus merosot—Kota Bau- Bau justru menentang arus dengan memenangkan partai bercorak Islam. Kota yang dulunya menjadi pusat Kerajaan dan Kesultanan Buton itu seperti mengisyaratkan keinginan untuk kembali mengentalkan nuansa agama di wilayah tersebut.

Kekuatan figur

Ketepatan memilih calon oleh partai akan menentukan kemenangan sang calon. Hal ini berlaku dalam pemilihan kepala daerah di Sultra. Kunci utama memenangkan pilihan rakyat dalam pilkada adalah faktor kedekatan sang tokoh kepada konstituen. Selain kedekatan atas dasar kesamaan suku, klan, atau profesi, pendekatan secara personal seorang tokoh kepada masyarakat adalah faktor yang mampu mendorong masyarakat memberikan pilihannya.

Isyarat untuk lebih memerhatikan faktor figur dalam memenangkan hati masyarakat terungkap pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra beberapa waktu lalu. Saat itu Kabupaten Muna yang merupakan asal etnis Muna lebih memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nur Alam-Saleh Lasata (etnis Tolaki dan Muna). Padahal, terdapat calon gubernur lainnya yang berasal dari etnis Muna, yaitu Mahmud Hamundu yang diusung oleh PPP dan PDI-P.

Kemenangan pasangan Alam- Lasata yang diusung PAN dan PBR ini sekaligus menguburkan impian Golkar untuk menyandingkan ”jagoannya” dalam pemilihan gubernur, yakni pasangan Ali Mazi dan Abdul Samad. Ali Mazi, pejabat bertahan (incumbent) yang berasal dari etnis Buton, hanya mendapat dukungan kuat di wilayah Buton, Wakatobi, Kota Bau-Bau, dan Kota Kendari.

Prinsip yang sama tentang ketokohan terjadi juga pada pilkada bupati dan wali kota. Jika pada pemilu anggota legislatif, Partai Golkar masih bisa unjuk gigi di hampir seluruh wilayah, hal yang berbeda terjadi pada pilkada di kabupaten dan kota. Sejak pilkada pertama digulirkan tahun 2005, Golkar hanya berhasil menang di tiga kabupaten, satu di antaranya berkoalisi dengan partai lain.

Pada pemilihan bupati di Kabupaten Muna, pasangan yang diusung secara tunggal oleh Partai Golkar mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan perolehan suara 51 persen. Bupati terpilih saat itu, Ridwan Bae, adalah bupati Muna pada periode sebelumnya. Kemenangan Ridwan, selain didukung oleh faktor primordial karena ia berasal dari etnis Muna, juga didukung oleh ketokohan dan pendekatan yang dilakukannya, yang dianggap cukup mengena di hati masyarakat.

Wilayah kepulauan lain yang dimenangkan pasangan kepala daerah dari Golkar adalah Kabupaten Buton. Seperti di Muna, pemenang pilkada Bupati Buton adalah juga bupati sebelumnya. Di wilayah ini, Golkar harus berkoalisi dengan PAN yang menjadi wakil bupati. Semakin mengendurnya kekuasaan partai pohon beringin yang terlihat dari hasil pemilu di Buton membuat Golkar kurang percaya diri untuk mengusung calon-calonnya sendiri.

Di wilayah daratan, satu-satunya pilkada yang bisa dimenangkan oleh Partai Golkar adalah Kabupaten Bombana. Meski tidak menang mutlak atas 3 pasang lawannya, pasangan calon dari Golkar berhasil meraih suara terbanyak di wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Buton tersebut.

Menurut Peribadi, pemerhati masalah sosial politik dari Universitas Haluoleo Kendari, meski dukungan atas Golkar terlihat semakin menurun, setidaknya ada dua alasan mengapa partai ini masih bisa menguasai pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah di Sultra.

”Ditinjau dari segi partai politik, kemenangan Golkar di wilayah-wilayah itu lebih karena ia adalah partai tua yang sudah dikenal baik pemilih tradisional maupun rasional. Selain itu, tokoh dan pemimpin Golkar di situ kebanyakan adalah juga tokoh- tokoh masyarakat,” ungkap Peribadi.

Menjelang pemilu anggota legislatif pada April mendatang, Sultra akan menjadi ajang uji kesetiaan pemilih terhadap Partai Golkar. ”Besar dugaan, Golkar akan masih memiliki prospek pada Pemilu 2009 ini. Selain karena pemilih Sultra belum banyak berubah, juga karena Ketua DPW Golkar yang terpilih menggantikan Ali Mazi cukup populer dan berkinerja tinggi,” kata Peribadi.

Apakah dengan demikian Golkar akan mampu bertahan atau meningkatkan suara? Tentu hal ini akan sangat bergantung pada kekuatan sosok dari calon-calon yang diusung partai lain. Perimbangan kekuatan juga bisa muncul dari kemahiran mesin politik untuk merebut simpati konstituen. Peribadi mencontohkan, munculnya Partai Gerindra yang melakukan pendekatan tepat dan personal kepada masyarakat bisa mengancam tergerusnya suara partai-partai lama, salah satunya Golkar. (Palupi Panca Astuti/ Litbang Kompas)

Peta Politik Sulawesi Barat

Peta Politik

Sulawesi Barat

Cermin Politik dalam Dua Masa

Selasa, 24 Februari 2009

Sugihandari

Rekam jejak kekuatan politik yang kurang memberikan manfaat menjadi bumerang di Sulawesi Barat. Loyalitas terhadap patron politik yang sebelumnya terbangun kokoh bukan tidak mungkin beralih.

Secara historis, Sulawesi Barat (Sulbar) dikenal sebagai wilayah bermukimnya orang Mandar. Memang, Mandar merupakan etnis mayoritas yang mendiami wilayah ini. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik di lima kabupaten yang kemudian membentuk Provinsi Sulbar, separuh bagian penduduk Sulbar beretnis Mandar.

Meski demikian, Sulbar saat ini tidak hanya dipenuhi oleh penduduk beretnis Mandar. Sebanyak 14 persen penduduk beretnis Toraja dan 10 persen Bugis juga bermukim di wilayah ini. Sisanya, kelompok suku bangsa lain. Dengan proporsi sebesar itu, Mandar tampak menonjol. Bahkan, kerap kali wilayah provinsi termuda di Indonesia ini diidentikkan dengan kewilayahan Mandar sejak berabad yang lalu.

Namun, dinamika politik yang terpetakan saat ini di Sulbar tak bisa dilepaskan dari Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai provinsi induknya. Sebelum mengalami pemekaran wilayah menjadi provinsi sendiri pada tahun 2004, Sulbar direpresentasikan oleh tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang menjadi Polewali Mandar dan kabupaten pemekaran Mamasa), Majene, dan Mamuju (sekarang Mamuju dan kabupaten pemekaran Mamuju Utara). Seperti juga peta politik Sulsel, Sulbar yang kental dengan identitas budaya itu berhasil ”dikuningkan” Golkar.

Loyalitas mutlak

Kemunculan perdana Golkar pada Pemilu 1971 termasuk fantastis. Perolehan suara yang berhasil dikantongi mencapai tiga perempat bagian dari total suara. Partai-partai politik lain, terlebih partai bercorak keagamaan, bertumbangan. Dengan proporsi kemenangan mutlak tersebut, pola-pola kemenangan partai dan kelompok yang merujuk pada identitas keagamaan pada Pemilu 1955 tergeser. Sebagaimana yang terjadi pada pemilu pertama ini, di wilayah Sulbar yang masa itu disebut Mandar—mengacu pada afdeling Mandar bentukan pemerintah kolonial Belanda—peserta pemilu yang berpaham agamalah yang berkibar. Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan representasi partai bercorak keislaman, mampu mendominasi perolehan suara hingga dua pertiga bagian. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pun mampu meraih posisi kedua dengan 15,7 persen suara. Partai-partai bercorak nasionalis, sosialis, ataupun komunis tidak banyak berpengaruh di wilayah ini.

Pemilu 1977 semakin mengentalkan penguasaan partai berlambang pohon beringin ini. Kali ini 84 persen suara teraih. Demikian pula, empat kali penyelenggaraan pemilu berikutnya pundi-pundi Golkar selalu terisi penuh, di atas 90 persen. Bahkan, pada pemilu terakhir di masa kekuasaan rezim Orde Baru (1997) partai pemerintah ini menang dengan 95 persen suara! PPP yang merupakan representasi partai-partai bercorak keislaman yang pernah menguasai Sulbar dalam kurun waktu tersebut menjadi minoritas, di bawah 5 persen. Terlebih PDI, yang hanya mampu membukukan 1 persen suara saja.

Kemenangan Golkar, di samping kekuatan rezim Orde Baru yang menyertainya, tidak lepas dari kemampuan partai ini dalam meramu ideologi ”pembangunan” yang dikenalkannya untuk menggantikan kuatnya politik aliran dan kuatnya identitas yang membelah masyarakat wilayah ini. Di satu sisi, wilayah Sulbar yang terikat dalam wilayah konfederasi Pitu Ba’bana Binanga (tujuh kerajaan yang terletak di kawasan pesisir) dan Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan di kawasan pegunungan) itu terhuni oleh tiga suku bangsa besar, Mandar, Toraja, dan Bugis.

Pada sisi lain, suku-suku bangsa menganut keyakinan beragama yang berbeda pula, yaitu Islam yang dianut mayoritas etnis Mandar dan Bugis dan Kristen bagi mereka yang mayoritas beretnis Toraja. Hal ini pula yang membuat partai-partai bercorak keislaman, seperti Masyumi, NU, dan bercorak kekristenan, seperti Parkindo, tampil menjadi pemenang di tahun 1955.

Perubahan patron

Titik balik muncul seiring perubahan besar yang bertajuk reformasi terjadi di negeri ini. Kebebasan sikap politik masyarakat kembali memperoleh ruang. Kemenangan memang masih menemani Partai Golkar pada Pemilu 1999 dan 2004. Namun, prestasinya merosot. Dari perolehan sebelumnya di atas 90 persen, hasil Pemilu 1999 membukukan 61 persen. Angka ini semakin menyusut pada Pemilu 2004, hanya mampu meraih 44,7 persen suara. Penyusutan dukungan terhadap Golkar otomatis memberi peluang bagi partai lain. Pada pemilu pertama pascareformasi, PDI Perjuangan (PDI-P) merebut posisi kedua yang sebelumnya selalu ditempati PPP. Hanya di Kabupaten Majene PPP mampu mempertahankan posisi. Namun, timbangan kembali bergerak. Dukungan terhadap PDI-P dan PPP pun kembali terkikis di tahun 2004, tergantikan oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bagi Partai Golkar, ajang kontestasi politik lokal dalam pilkada yang berlangsung tahun 2005-2008 juga tidak memberi cermin yang indah. Dari lima pemilihan bupati dan satu pemilihan gubernur, pasangan yang diusung Partai Golkar hanya unggul pada pemilihan gubernur Sulbar dan pemilihan bupati Mamasa. Di Mamuju Utara, pasangan dari PDI-P yang menjadi juara. Sisanya, yaitu di Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, dimenangkan pasangan dari koalisi parpol. Dengan menggabungkan hasil kontestasi politik nasional 2004 dan berbagai hasil pilkada, tampak benar bahwa kekuatan partai ini memasuki masa rawan, sejalan dengan luputnya penguasaan wilayah di daerah yang sebelum-sebelumnya dikuasai.

Persoalannya kini, jika pengaruh Partai Golkar mulai terkikis, sementara partai-partai yang mewariskan corak keagamaan, baik Islam maupun Kristen, tidak juga mampu menggantikan penguasaan politik, konfigurasi politik apa yang terjadi dalam pemilu mendatang?

Becermin pada ajang pilkada lalu, tampak benar bahwa mesin politik parpol bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas tokoh sering kali justru menentukan ke mana pilihan dijatuhkan. Dalam hal ini, kualitas dan rekam jejak selama ini menjadi acuan derajat popularitas tokoh-tokoh yang bersaing dalam kontestasi lokal. Di sisi lain, bagi masyarakat Sulbar, selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan etnisitas dan kekerabatan masih kental. Faktor-faktor semacam ini secara langsung memberi celah bagi peranan patron sebagai pengarah opini publik yang potensial di ranah politik.

Bagaimanapun, posisi patron tidak sama di semua wilayah Sulbar. Di daerah pesisir, misalnya, dengan karakter masyarakat yang cenderung terbuka dan dinamis membentuk dan membutuhkan patron-patron politik yang cenderung bersifat rasional dan kadang pragmatis. Mereka yang memiliki sifat kepemimpinan dan terbukti berjasa pada masyarakat potensial menjadi patron masyarakat. Di sisi lain, bagi masyarakat pegunungan, posisi tokoh adat dan agama sebagai patron komunitas tampak tergolong kuat. Dengan kondisi semacam ini, kepiawaian meramu strategi penguasaan politik yang berbasis pada identitas di dua wilayah yang berbeda kultur politik ini bisa jadi menjadi faktor penentu dalam ajang kontestasi politik Pemilu 2009. (Sugihandari/ Litbang Kompas)

Politik Orang Pintar

Politik Orang Pintar

Selasa, 24 Februari 2009

Kisah unik Ponari dengan batu ajaibnya menjadi perhatian. Bukan hanya di kalangan warga yang mengantre, katanya, sampai 2 kilometer, karena ingin sembuh dari sakitnya. Tetapi, tidak kurang dari Setyo Mulyadi alias Kak Seto dari Komnas Anak, sosiolog Imam Prasodjo, dan berbagai kalangan lain memberikan perhatian khusus kepada sosok Ponari dan masalah yang ditimbulkannya. Berbekal batu—katanya—ajaib, Ponari dianggap ”anak bertuah”.

Orang pintar dianggap bertuah karena mempunyai kelebihan di bidang supranatural atau berilmu. (Tentu saja mereka ini bukan para profesor atau orang yang pandai lainnya). Orang pintar itu istilah saja untuk tidak menyebut orang sakti. Namun, jangan salah, orang-orang semacam ini banyak jenisnya. Ada yang memang berilmu dan amanah. Tidak sedikit pula yang enggak beres, orang pintar tetapi mintari orang lain. Mereka biasa menjadi tempat bertanya. Namun, ada juga orang pintar yang malah mengambil peran menjadi tempat bertanya para elite politik. Hal seperti itu bukan rahasia lagi.

Peran orang pintar di berbagai bidang kehidupan sepertinya sudah merupakan bagian budaya bangsa kita. Dunia bisnis, perjodohan, peruntungan, dan pekerjaan tak lepas dari pengaruh orang pintar. Persekongkolan antara dunia politik dan orang pintar di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Kalau ada tokoh politik atau pemimpin bangsa yang kemudian terkenal, biasanya disertai dengan kasak-kusuk, siapa orang pintar di belakangnya.

Boleh percaya atau tidak, jauh sebelum mesin politik berjalan dalam setiap pemilu di Indonesia, yang pertama kali bergerak itu adalah orang-orang pintar itu. Para elite politik akan mendatanginya untuk meminta berkah atau restu. Bahkan para calon biasanya tidak mengandalkan seorang orang pintar saja. Demikian pula sebaliknya orang pintar terkemuka tidak mengelus jago seorang calon saja. Sesudah ada restu dari orang pintar tersebut barulah mesin politik berjalan.

Apabila seorang tokoh terkenal datang kepada orang pintar, biasanya titip pesan jangan diketahui oleh masyarakat sekitar. Tentu saja jawabnya, ”Rahasia dijamin!” Tetapi, orang seputar orang pintar berbisik-bisik akan datang tamu terkenal sehingga sekampung itu mengetahuinya. Kedatangan tamu terkenal itu akan mengangkat status orang pintar tersebut. Itulah sebabnya seorang tokoh terkenal (pemimpin) biasanya dikenal siapa orang pintarnya. Tanpa orang pintar, seorang caleg akan mudah dikerjain oleh lawan mereka. Misalnya, seseorang yang berniat kampanye simpati saat berpidato tiba-tiba saja saat manggung dia maunya buang angin melulu. Ini bisa kejadian lho.

Nah, jadi pertarungan politik dalam pemilu ataupun pemilihan lain harus dibayangkan pula mungkin terjadi pula ”perang gaib”, pertarungan di dunia tidak nyata antarorang pintar di belakang tokoh politik. Cuma saja memang jarang terdengar ada tokoh politik yang gagal mengajukan komplain atau menuntut orang pintarnya. Wah, kalau begitu, bisa tambah rame pengadilan.

Kembali kepada Ponari. Anak yang ditunggu bahkan dikejar-kejar ribuan orang setiap harinya mungkin tidak berpikir bahwa pengaruh dia amat dahsyat. Bahkan konon di Jombang sana air isotonik Pocari harus bekerja keras untuk melawan khasiat air batu Ponari. Belum lagi di internet muncul minuman kaleng bermerek Ponari Sweat.

Andaikan Ponari dewasa dan mencalegkan diri, tentu tidak usah kampanye dan pasang baliho atau poster di mana-mana. Dia pasti akan terpilih. Tetapi, bukan tidak mungkin pula, sejumlah caleg sudah mengirim orangnya untuk meminta air celupan batu Ponari.

Sebenarnya yang kita harapkan dari caleg bukanlah seperti itu. Mereka harus melek mata melihat realitas fenomena Ponar. Obat dan rumah sakit mahal. Harga sembako melangit. Sekolah mahal. Kehidupan semakin sulit. Lapangan pekerjaan semakin menyusut dan pengangguran di mana-mana. Para caleg seharusnya menjadi tumpuan harapan rakyat. Bukan Ponari.

Empat Variasi Pasangan Diunggulkan

Pemilihan Presiden
Empat Variasi Pasangan Diunggulkan
Selasa, 24 Februari 2009

Jakarta, Kompas - Hasil jajak pendapat yang digelar Lembaga Riset Informasi Johanspolling pada 8-16 Februari 2009 menunjukkan bahwa ada empat variasi pasangan calon presiden/wakil presiden yang diunggulkan. Empat variasi pasangan itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono-Hidayat Nur Wahid, Jusuf Kalla-Hidayat Nur Wahid, serta Megawati Soekarnoputri-Sultan Hamengku Buwono X.

Hasil jajak pendapat itu diumumkan pimpinan Johanspolling, Johan O Silalahi, di Jakarta, Senin (23/2). Pengumuman itu dihadiri ahli komunikasi politik Effendi Ghazali, serta Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu dan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Dari jajak pendapat itu tercatat, jika Yudhoyono berpasangan dengan Kalla, dipilih oleh 37,7 persen responden. Jika Yudhoyono dengan Hidayat, raihan dukungannya hanya 36,9 persen.

Pasangan Kalla-Hidayat meraih 26,88 persen. Sebanyak 37,2 persen responden memilih Megawati-Sultan HB X. Ini berarti pasangan Yudhoyono-Kalla tetap diunggulkan.

Namun, Johan mengakui, riset itu dilakukan LRI sebelum Kalla menyatakan kesiapannya sebagai calon presiden (capres) dari Partai Golkar. Jika jajak pendapat itu dilakukan setelah Kalla menyatakan kesiapannya, diperkirakan hasilnya akan berbeda.

Effendi menilai tidak ada yang istimewa dari hasil jajak pendapat tersebut. Alasannya, momen besar kesiapan Kalla sebagai capres belum dipertimbangkan.

”Jajak pendapat yang mendekati adalah jika dilakukan menjelang pemilu legislatif. Karena, justru yang menentukan adalah pemilu legislatif. Sebab itu, harus diwaspadai jika hasil pemilu legislatif menunjukkan hasil riset selama ini berbeda,” ujarnya.

Menurut Johan, jajak pendapat itu dilakukan di 33 provinsi dengan menyebarkan kuesioner kepada 1.890 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara. Batas kesalahan adalah 2,23 persen dan tingkat kepercayaan riset adalah 95 persen. (har)