Subsidi Pertanian hanya untuk Negara Berkembang

Subsidi Pertanian hanya untuk Negara Berkembang


MedanBisnis (04-03-2009) Jakarta
Pemberian subsidi kepada petani seharusnya hanya dilakukan oleh negara berkembang yang sebagian besar petani dalam kondisi miskin.“Yang masih butuh subsidi itu petani di negara berkembang, petani di negara maju seharusnya tidak ada subsidi lagi,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono usai berbicara dalam Forum Ekonomi Islam Dunia (5th World Islamic Economic Forum-WIEF) di Jakarta, Selasa (3/3).

Anton menambahkan, sebagian besar petani di negara berkembang dalam kondisi miskin sehingga mereka membutuhkan subsidi untuk produksi serta jaminan harga produk yang bagus.
Deputi Menteri Urusan Luar Negeri Afrika Selatan, Fatima Hajaig mengatakan subsidi pertanian yang diberikan pemerintah Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan Jepang telah merugikan negara berkembang. “Karena subsidi di AS, UE, dan Jepang produk kita tidak bisa masuk ke pasar mereka sedangkan produk mereka bisa masuk ke pasar kami dengan harga yang murah,” ujarnya.

Ia berharap perundingan Putaran Doha bisa segera diselesaikan dan menciptakan sistem perdagangan dunia yang adil sehingga mendukung pembangunan di negara berkembang dan negara belum berkembang. “Kami berharap kesepakatan Putaran Doha khususnya terkait produk pertanian dibuat untuk tujuan terbentuknya sistem perdagangan yang adil,” ujarnya.

Senada dengan Fatima, Deputy Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kazakstan, Yedil Mamytbekov menilai jalan keluar untuk masalah ketahanan pangan adalah adanya sistem perdagangan dunia yang memegang prinsip keadilan serta kemanusiaan.
Menurut dia, pasar produk pangan dunia telah berubah karena industrialisasi pertanian. Para pedagang kreditor dan petani bekerja sama untuk membentuk usaha pertanian berskala besar dan mempengaruhi keseimbangan produksi dan kebutuhan serta ikut menentukan keseimbangan harga dunia.

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal International Food Policy Research Institute Amerika Serikat, Joachim von Braun mengatakan, kebijakan subsidi yang dilakukan oleh negara maju telah menyumbang sekitar 30% dari pembentukan harga komoditi dunia.
Menurut dia, subsidi biodiesel dan etanol yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa bisa mengancam ketahanan pangan masyarakat miskin dunia. “Pengurangan subsidi tampaknya cukup mengecewakan karena prosesnya lambat meski tetap terjadi,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah negara maju melakukan perubahan kebijakan subsidinya sehingga bisa mendukung ketahanan pangan dunia.(ant)